Download Laporan Sept 2013


Setelah download aplikasi laporan di atas, lakukan generate aplikasi sesuai lokasi kecamatan anda.

Berikut petunjuk cara melakukan generate:

1. Protan

jika saat membuka protan tidak ada tampilan sperti gambar di atas maka, silahkan lihat gambar dibawah:

Iklan

Peran Fasilitator Penyadaran Gender


Oleh Heri Irawan

Dalam upaya pelatihan penyadaran ketidak-adilan gender dalam sejumlah program pemberdayaan, ketidak-optimalan hasil umumnya terjadi karena para fasilitator pendamping seringkali tidak dapat membangkitkan atmosfirnya.

Seperti yang telah dikemukakan di muka bahwa seringkali fasilitator pendamping hanya sekedar menggugurkan tugas dengan menceramahi peserta.

alaupun ada manual panduan pemandu, umumnya hanya dibacakan (dan sekarang melalui LCD) persis seperti yang ada dalam modul, tanpa improvisasi karena keterbatasan kemampuannya, atau karena memang karena tidak punya bekal dan baru mengenal pada program yang kini dijalaninya. Selanjutnya bagaimana kiat seorang fasilitator dalam penyadaran ketidak-adilan gender? Dari sejumlah pengalaman dalam upaya penyadaran ketidak adilan gender, salah satu contoh di bawah ini diharapkan dapat sedikit membantu, sebagai berikut:

Dalam pertemuan penyadaran gender yang dihadiri kaum laki-laki dan perempuan, seorang fasilitator dapat memulai dengan penjelasan ringkas mengenai hal itu dan selanjutnya dapat membagi 3 kelompok, yakni kelompok laki-laki, kelompok perempuan dan gabungan keduanya.

Berikan kerangka untuk pengelompokan ketidak adilan gender yang terjadi dalam keluarga – masyarakat dan kehidupan bernegara, arahkan hingga mereka dapat menyebutkan latar belakang penyebabnya. Amati dan beri umpan dalam proses diskusinya. Jika seorang fasilitator dapat memainkan perannya, akan didapat sejumlah contoh ketidak adilan gender dari ketiga kelompok yang berbeda itu.

Mungkin ada beberapa hal yang sifatnya subyektif dari contoh dikemukakan kelompok perempuan yang cenderung ekstrim, sementara kaum laki-laki cenderung bela diri. Sebaliknya kelompok laki-laki mungkin lebih menyoroti hal yang lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun kelompok gabungan cenderung lebih hati-hati dan rasional, karena dalam proses diskusinya mungkin terjadi perdebatan proses tawar-menawar akan apa yang harus dikemukakan. Setelah ketiga kelompok tadi mempresentasikan hasilnya, fasilitator dapat mengajak peserta menyusun pohon masalahnya.

Proses pembelajaran penyadaran gender ini akan lebih hidup manakala fasilitator paham masalahnya dan dapat menggerakan seluruh peserta untuk aktif. Pada beberapa tempat dan program yang pernah saya ikuti, umumnya saya melihat bahwa fasilitator yang benar-benar berlatar belakang ilmu sosial yang lebih cepat menggali emosi peserta untuk turut aktif berpendapat. Dalam hal ini perlu kehati-hatian menunjuk fasilitator yang akan memfasilitasinya, bukan sekedar menggugurkan tugas bahwa sesi penyadaran gender telah tersampaikan dan terlaporkan dalam data SIM. Perlu diingatkan pula oleh fasilitator bahwa penyadaran tentang gender akan lebih bermanfaat bila selanjutnya para peserta secara kongkrit dapat ambil peran (dan ikut serta) dalam mengusahakan sistem sosial yang lebih adil. Misalnya mengupayakan perubahan pola perilaku, kebiasaan, sikap pribadi dan memperjuangkan keadilan dalam keluarganya sendiri.

Berikut beberapa pertanyaan penggerak, sebagai salah satu contoh keadilan gender dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT):
Mengapa sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga?
Mengapa korbannya seringkali perempuan dan anak-anak?
Untuk mengurangi dan bahkan menghindari hal itu terjadi, upaya apa yang sebaiknya dilakukan oleh masing-masing pihak, kaum laki-laki dan kaum perempuan?

Dan seterusnya, pertanyaan dapat dikembangkan tergantung perkembangan dan hasil kesimpulan sementara hasil diskusi. Setelah itu arahkan peserta untuk membuat pohon masalah, dan simpulkan. Jangan lupa tanyakan kembali apa yang selanjutnya akan di rumah tangganya sendiri – buatkan catatan dari rencana mereka agar tetap teringat dan lebih termotivasi.

Jika fasilitator paham akan materi dan dapat memainkannya dengan benar, umumnya peserta akan respek dan dapat dengan mudah mengenali – menemukan sumber dan potensi ketidak adilan gender, termasuk secara jujur mengakui apa yang ada dalam dirinya dan keluarganya sendiri.

Kondisi semacam ini juga menyangkut tentang sistem nilai yang diyakini secara pribadi, sikap hidup, perilaku dan kebiasaan dari setiap anggota keluarga yang dapat memicu dan atau meredam terjadinya ketidak-adilan gender.

Selanjutnya, dengan menggunakan kata-kata yang sederhana – fasilitator dpat menganalisa ketidak-adilan gender secara filosofis dan wawasan yang luas. Untuk itu fasilitator harus dapat menekankan pada peserta bahwa perubahan itu seyogyanya dapat dimulai dari diri dan keluarganya sendiri. Nyatalah disini bahwa latar belakang – peran – pengalaman fasilitator dalam penyampaian pesan “ketidak adilan gender” menjadi lebih penting bila dibandingkan dengan SDM pesertanya sendiri. Sekali lagi – jika hanya menggugurkan tugas – fasilitator itu ibarat pipa penyalur modul, pesan yang disampaikannya apa adanya tanpa melihat factor sosial-budaya dan SDM peserta. Walaupun prinsip dasar penyampaian pesan itu adalah adanya penyampai pesan (fasilitator) – adanya pesan itu sendiri – ada penerima pesan.

Jika hanya itu, siapapun dapat menjadi fasilitator, namun yang sering dilupakan adalah: apakah pesan itu tersampaikan dengan benar?

Disadur dari “Peran Fasilitator Pendamping bagi Masyarakat”

Sumber kapuaspostlandak.blogspot.com

PEMBERANTASAN KORUPSI HARUS DIMULAI DARI DIRI KITA DAN LINGKUNGAN KITA


Korupsi berawal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Prancis yaitu corruption; dan Belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.
(Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi)
Arti kata Korupsi
Korup : busuk; palsu; suap (Kamus Bahasa Indonesia, 1991)
buruk; rusak; suka menerima uang sogok; menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi
(Kamus Hukum, 2002)
Korupsi : kebejatan; ketidakjujuran; tidak bermoral; penyimpangan dari kesucian
(The Lexicon Webster Dictionary, 1978)
penyuapan; pemalsuan (Kamus Bahasa Indonesia, 1991)
penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat

seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Kamus Hukum, 2002).
Sumber: buku KPK ‘Mengenali dan Memberantas Korupsi’

Berbicara tentang pemberantasan korupsi kita bisa belajar banyak dari kisah Sufi Bayazid seperti berikut :

“ Waktu aku masih muda,

aku ini revolusioner dan aku selalu berdoa :

Tuhan, berilah aku kekuatan untuk mengubah dunia “

“ Ketika aku sudah separuh baya dan

sadar bahwa setengah hidupku sudah

lewat tanpa mengubah satu orangpun,

aku mengubah doaku menjadi : Tuhan,

berilah aku rahmat untuk mengubah

semua orang yang berhubungan denganku :

keluarga dan kawan-kawanku, dan aku akan merasa puas”.

“ Sekarang aku sudah menjadi tua

dan saat kematianku sudah dekat, aku

mulai melihat betapa bodohnya aku.

Doaku satu-satunya sekarang adalah :

Tuhan, berilah aku rahmat untuk mengubah diriku sendiri.”

“ Seandainya sejak semula aku berdoa begitu, maka

aku tidak begitu menyia-nyiakan hidupku “

Setiap orang berpikir mau mengubah umat manusia.

Hampir tak seorangpun berpikir bagaimana mengubah

Dirinya……

 

Miris rasanya…..hampir disemua media selalu membahas masalah korupsi yang sepertinya sudah menjadi perilaku biasa pada sendi-sendi kehidupan sehari-hari……segala cara dihalalkan, termasuk saling mengorbankan. Lembaga hukum yang diharapkan mampu menjadi lembaga yang berdiri tegak pada garda paling depan pemberantasan korupsi ………. ternyata hanya menjadi lembaga yang saling menjatuhkan………  

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, sebagai program yang mengedepankan transparaansi dan akuntabilitas, sedikit banyak telah memberikan kontribusi dalam melakukan pencerahan kepada masyarakat perdesaan tentang bagaimana mengelola pembangunan. Program ini tujuan utamanya adalah penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dimaksud adalah pelibatan atau partisipasi masyarakat mulai tahapan perencanaan……pelaksanaan……pengawasan dan pelestarian. dengan prinsip DOUM……Dari….Oleh

dan Untuk Masyarakat.

ImageFasilitator dalam konteks seorang pendamping, memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang didamping terutama dalam merubah PSK (perilaku, sikap dan keterampilan) agar masyarakat lebih mandiri.  Ibarat  kisah “Wortel, Telur dan Biji Kopi” seorang fasilitator diharapkan menjadi seperti Biji Kopi…dan Masyarakat diibaratkan sebagai air….dimana air tidak mampu mengubah bubuk kopi, tetapi bubuk kopi yang mengubah air.

Kabupaten Konawe sebagai salah satu lokasi penerima bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, selalu berkomitmen dalam rangka penegakan aturan dan pemberantasan korupsi. Hal ini didasari atas pengalaman buruk bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2010 di nyaris di black list oleh Bank Dunia, bahkan periode Januari – April 2011 semua jenis rekening di blokir dan tidak boleh melakukan pencairan dana karena dianggap pelaksanaan  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan penuh masalah. Masalah dimaksud berkaitan dengan banyaknya permasalahan indikasi korupsi dan lemahnya penegakan sanksi terhadap pelaku, baik Fasilitator, Pengurus UPK, TPK dan bahkan birokrasi, bahkan kurang lebih 71 orang Fasilitator dianggap bermasalah dengan rekomendasi teguran pembinaan maupun direkomendasi PHK oleh pihak Bank Dunia. Sebagai konsekuensi dari permasalahan tersebut, pihak Bank Dunia mensyaratkan bahwa apabila pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Sulawesi Tenggara ingin dilanjutkan, maka syarat utama adalah pelaksanaan Program harus memenuhi syarat “Zerro Corruption” artinya bahwa tidak ada lagi kasus korupsi terhadap pelaksanaan program pada tahun-tahun mendatang.

Pemberantasan korupsi dalam konteks program, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini disebabkan banyaknya pelaku yang terlibat dengan karakter masing-masing, sehingga dibutuhkan semangat bersama dalam rangka memerangi korupsi. Bahkan sebagai komitmen dan tanggung jawab dalam mendukung semangat “Zerro Corruption” Kami seluruh pelaku  PNPM-Mandiri Perdesaan di Kabupaten Konawe, sejak Tahun 2010 telah melakukan kampanye “Anti Korupsi” dengan memasang Baliho Anti Korupsi serta melakukan gerakan moral anti korupsi dengan deklarasi anti korupsi secara komprehensip dan menyeluruh mulai tingkat desa dan kecamatan. Dan kurang lebih hampir dua tahun berjalan, dampak dari gerakan moral ini telah menampakkan hasil, dimana indikatornya adalah penyimpangan dana yang dilakukan oleh pelaku, baik fasilitator, pengurus UPK, pengurus tingkat desa dan unsur birokrasi hampir tidak ada. Ternyata gerakan moral ini sedikit banyak mampu memberikan pencerahan dalam gerakan anti korupsi, walaupun awal-awalnya kami ragu…….yach walaupun dalam bentuk baliho….sekali dibaca mungkin hanya sekedar lewat…..duakali dibaca sudah menyentuh rasa…..tigakali dibaca sudah merasuk jiwa…..lama-lama timbul dalam diri tekad untuk tidak melakukan korupsi. Sebab…..seperti kata Sufi Bayazid : Kita tidak perlu menyuruh orang lain tidak berbuat korupsi……tetapi sudah cukup kita mulai dari merubah diri sendiri, keluarga dekat dan lingkungan kita untuk tidak berbuat korupsi…..dan semoga rekan-rekan pelaku PNPM-Mandiri Perdesaan memiliki semangat yang sama dalam penegakan anti korupsi, sebab “Siapa Lagi Kalau Bukan Kita…. Dan Kapan lagi Kalau Bukan Dari Sekarang”. Hidup PNPM…………………….. 

Dibawah ini adalah foto2 baliho Anti Korupsi  PNPM MPd dari beberapa kecamatan se Kab. Konawe.

Image

Baliho Anti Korupsi Kec. Anggaberi

 

 

Image

 

 

 

Baliho Anti Korupsi Kec. Bondoala

Image

Baliho Anti Korupsi Kec. Soropia

Image

 

Image

Baliho Anti Korupsi Kec. Timur

Image

Baliho Anti Korupsi Kec. Wawonii Utara

 

 

 

DEKLARASI KAMPANYE ANTI KORUPSI


DEKLARASI KAMPANYE ANTI KORUPSI

 

 Kami segenap pelaku PNPM-Mandiri Perdesaan Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ini menyatakan :

  1. Akan menjalankan, mengawal dan mengawasi pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri Perdesaan, sesuai prinsip, prosedur dan mekanisme program.
  2.  Menegakkan prinsip transparansi dan berpihak kepada Rumah Tangga Miskin.
  3. Menolak segala bentuk “KORUPSI”, sebagai bagian dari kampanye anti korupsi.

 

 PURIALA, 21 NOVEMBER 2011

SELURUH PELAKU PNPM-MANDIRI PERDESAAN KECAMATAN PURIALA.

Cara download aplikasi laporan terbaru…..


Tanda basa basi terlalu lama saya akan langsung berikan cara mendownload aplikasi (protan, protak & db UPK versi terbaru) dengan melampirkan gambar tutorial dibawah…Gambar cara download aplikasi

Setelah anda click menu sesuai gambar diatas, maka pada browser anda akan muncul tab baru sperti gambar dibawah:

Gambar cara download aplikasi

Kemudian tampilan akan seperti gambar berikut, masukkan verfication code yang terdapat di sebebelah kolom sperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini lalu clik download…

Gambar cara download aplikasi

Selanjutnya Save hasil download tersebut dikomputer anda…….

Nah dah jelas kan….??? setelah filenya didownload kemudian ekstrak file tersebut dan jangan lupa untuk melakukan generate sesuai kecamatan/lokasi masing2 (baca lampiran text yg diikutkan pada file yg didownload)

Trims atas perhatiannya….
#KALAU ADA YANG PERLU DITANYAKAN SILAHKAN HUB SAYA…………